Pengadilan niaga dapat dikategorikan sebagai pengadilan khusus yang ada di Indonesia. Pembentukan pengadilan ini merupakan buah dari reformasi hukum yang bergulir setelah kejadian 1998 dan dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998.

Tidak hanya dikenal sebagai lembaga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengadilan niaga juga memiliki wewenang untuk menangani sengketa-sengketa komersial terkait hak kekayaan intelektual atau sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pada Pasal 27 UU 48 Tahun 2009 mengatur bahwa terdapat pengadilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia yang salah satunya adalah Pengadilan Niaga. Sebenarnya apa itu pengadilan niaga? Bagaimana kewenangannya? Berikut penjelasannya.

Pengertian Pengadilan Niaga

Di Indonesia, pengadilan niaga merupakan alternatif dari penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Pengadilan niaga mempunyai tugas dalam menangani perkara seputar pembuktian, verifikasi utang, actio pauliana, penundaan utang, hak kekayaan intelektual (HAKI) dan sengketa kepailitan. 

Pengadilan dapat memutuskan perkara pada tingkat pertama oleh hakim majelis. Adapun hukum acara yang digunakan selama pemeriksaan yakni sesuai ketentuan Herziene Indonesisch Reglement/Rechtsreglement Buitengewesten (HIR/RBGR.BG). 

Eksistensi mengenai pengadilan niaga sejalan dengan perwujudan Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah beberapa kali disempurnakan yang terakhir diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009. Proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan niaga dinilai lebih adil, cepat dan efektif.

BACA JUGA : Pengertian PKPU dan Syaratnya

Kewenangan Pengadilan Niaga

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, kewenangannya memutus perkara-perkara dalam sengketa:

  1. Kepailitan dan PKPU termasuk hal-hal yang berhubungan, kasus-kasus actio pauliana, dan prosedur renvoi tanpa melihat pembuktiannya sederhana ataupun tidak.
  2. Hak kekayaan intelektual, meliputi sengketa:Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit TerpaduHak Cipta

    Paten

    Merek

  3. Lembaga Penjamin Simpanan, meliputi :
  •     Sengketa dalam proses likuidasi
  •     Tuntutan atas pembatalan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh bank mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan selama jangka waktu 1 tahun sebelum dicabutnya izin usaha.

Salah satu kewenangan pengadilan niaga yaitu dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit diatur dalam bagian kedua Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 antara lain akibat hukum kepailitan terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya pernyataan pailit, maka semua keputusan hakim yang telah dijatuhkan sebelum pernyataan pailit dikeluarkan dan sepanjang yang menyangkut bagian dari harta pailit harus segera dihentikan pelaksanaannya.

BACA JUGA : Kenali Perbedaan Novasi, Cessie dan Subrogasi

Karakteristik Pengadilan Niaga

Pengadilan khusus tentunya memiliki identitas sendiri yang membedakannya dengan pengadilan lain. Tentunya, ada sejumlah karakteristik tersendiri yang membedakan dengan pengadilan umum. Berikut ini empat hal yang khas dari pengadilan niaga yang perlu diketahui publik :

1.Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan lembaga pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak. Sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, kompetensi absolut pengadilan niaga adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Seiring dengan lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kompetensi keabsolutannya kembali diperluas yaitu berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam proses likuidasi dan pembatalan atas segala perbuatan hukum bank

Hal ini mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya bank yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pencabutan izin usaha.

2. Kedudukan Pengadilan

Tidak seperti halnya pengadilan negeri yang berkedudukan di setiap kotamadya/kabupaten di Indonesia, pengadilan niaga berkedudukan hanya di lima kota besar yaitu Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya dan Semarang. 

Karakteristik khas lainnya soal kedudukan, pengadilan niaga berlokasi di pengadilan negeri kota setempat. Pengadilan Niaga Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Medan berlokasi di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, dan seterusnya.

3. Sistem Pembuktian

Dari aspek hukum acara, satu hal yang khas dari pengadilan niaga khusus dalam hal penanganan perkara kepailitan adalah dengan diberlakukannya sistem pembuktian sederhana. 

Sistem tersebut untuk menekankan bahwa syarat kepailitan yakni terdapat dua/lebih kreditur serta terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor dapat dibuktikan secara sederhana.

4. Upaya Hukum

Di pengadilan umum berlaku jenjang upaya hukum standar mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pengecualian dari jenjang standar ini adalah untuk jenis-jenis putusan tertentu seperti putusan bebas dalam ranah pidana, maka upaya hukum yang tersedia adalah kasasi dan peninjauan kembali.

BACA JUGA : Pailit Adalah: Syarat, Contoh dan Prosesnya

Daftar Pengadilan Niaga di Indonesia

Pengadilan Niaga di Indonesia hanya ada lima, yaitu berada di Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.

Dalam sejarahnya, persoalan kepailitan ini memang diperuntukan hanya khusus bagi pengusaha saja. Namun, pada perkembangannya, semua subjek hukum privat baik orang perorangan maupun badan usaha berbadan hukum dapat juga terkena kepailitan 

Itulah penjabaran mengenai pengadilan niaga di Indonesia. Apakah anda sudah memahami penjelasan diatas? Atau ingin belajar mengenai pengadilan hukum langsung dari ahlinya? Kantor advokat Jakarta Silaban & Hartono bisa menjadi jawabannya.

Kantor advokat Silaban & Hartono Law Firm memfasilitasi pendampingan profesional mengenai pengadilan niaga sampai konsultasi gratis mengenai hukum di Indonesia.

Please follow and like us: